infastruktur politik dapat digolongkan dalam beberapa kelompok berdasarkan kategori tertentu. bagaimana pengelompokan infrastruktur politik berdasarkan kenyataa

Mata pelajaran: PPKN

Kelas: VIII SMP

Kategori: Kedaulatan Rakyat

Kata kunci: Infastruktur politik dapat digolongkan dalam beberapa kelompok berdasarkan kenyataan dalam kehidupan politik rakyat

Pembahasan:

Infrastruktur politik terdiri dari kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok kekuatan politik tersebut berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Kekuatan infrastruktur politik terdiri dari organinsasi non-pemerintah. Adapun jenis-jenis dari infrastruktur politik yaitu:

a. Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. 

Tujuan berdirinya parpol yakni sama-sama satu kepentingan, sama-sama satu cita-cita politik, dan sama-sama satu keyakinan keagamaan.

b. Kelompok Kepentingan (interest group)

ialah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik.  Untuk mewujudkan tujuan kelompok kepentingan, tidak menutup kemungkinan kelompok kepentingan dapat melakukan negosiasi dan mencari dukungan kepada masyarakat perseorangan ataupun kelompok masyarakat. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elite politik, pembayar pajak, serikat dagang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serikat buruh dan sebagainya.

c. Kelompok Penekan (pressure group)

ialah kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. 

Kelompok penekan biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Contoh: dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi mogok dan sebagainya.

d. Media komunikasi politik

ialah sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.  Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid dan sebagainya, sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet dan sebagainya. Media komunikasi dapat mengolah, mengedarkan informasi bahkan mencari aspirasi/pendapat sebagai berita politik.

e. Tokoh Politik

Dalam sebuah negara, seseorang dianggap sebagai tokoh politik jika berada atau bergerak dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Tokoh politik merupakan seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan berkecimpung dalam dinamika politik yang jelas dan sedang berlangsung. Contoh :

1) Kofi Annan, yang pernah menjabat sekretaris jenderal PBB.

2) Lazaro Cardenas, Presiden Meksiko 1934–1940.

3) Winston Churchill, Perdana Menteri Britania Raya pada masa Perang Dunia.

4) Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi), menjabat sebagai pemimpin nasionalis India.

5) Soekarno, menjabat sebagai presiden pertama Republik Indonesia.